REFLEKSI MILAD 114 TAHUN MUHAMMADIYAH : Di Antara Berbagai Rezim, Menjaga Jarak dari Kekuasaan, Merawat Pengabdian untuk Bangsa

IMG_3241
Bagikan Juga Ke

Penulis : Tegar S. Ahimza
Majelis Pustaka dan Informasi
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah

Ada organisasi yang tumbuh bersama kekuasaan. Ada pula organisasi yang tumbuh melampaui pergantian kekuasaan. Muhammadiyah tampaknya termasuk dalam kategori kedua.

Lahir pada 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta, ketika Hindia Belanda masih mencengkeram kehidupan masyarakat pribumi, Muhammadiyah tidak sekadar hadir sebagai organisasi keagamaan. Ia lahir dari kegelisahan intelektual, sosial, dan spiritual seorang Kiai bernama Ahmad Dahlan. Kegelisahan terhadap umat yang tertinggal dalam pendidikan, terpinggirkan dalam kehidupan sosial, serta belum sepenuhnya menjadikan ajaran agama sebagai kekuatan pembebasan manusia.

Kini, 114 tahun kemudian, Muhammadiyah telah melewati berbagai pergantian rezim, perubahan ideologi politik, gejolak ekonomi, dan transformasi sosial. Dari kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi dan pemerintahan kontemporer, Persyarikatan ini tetap berdiri dengan jaringan dakwah dan amal usaha yang tersebar luas.

Namun, usia panjang tidak selalu identik dengan keberhasilan menjawab zaman. Sejarah yang besar bukan alasan untuk berhenti mengkritisi diri. Justru semakin panjang usia sebuah organisasi, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa warisan masa lalu tidak berubah menjadi kebanggaan yang kehilangan relevansi.

Sejarah Panjang dan Ujian Kekuasaan

Muhammadiyah lahir pada masa kolonial, ketika akses pendidikan modern masih menjadi privilese kelompok tertentu. Di tengah keterbatasan itu, Ahmad Dahlan menawarkan pendekatan yang melampaui sekat-sekat pemikiran keagamaan pada zamannya. Pendidikan, kesehatan, kepedulian sosial, dan pembaruan pemikiran Islam tidak dipandang sebagai bidang yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan pengabdian.

Surah Al-Ma’un menjadi salah satu gambaran paling kuat tentang watak gerakan tersebut. Agama tidak cukup berhenti pada hafalan ayat, ritual, dan simbol kesalehan. Keberagamaan harus menjelma menjadi keberpihakan kepada anak yatim, orang miskin, dan mereka yang tidak memperoleh perhatian sosial.

Dalam konteks kolonialisme, pendidikan menjadi instrumen pembebasan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah membuka ruang bagi masyarakat pribumi untuk memperoleh pengetahuan, membangun kesadaran, dan meningkatkan martabat hidup. Muhammadiyah memahami bahwa penjajahan bukan hanya persoalan penguasaan wilayah, tetapi juga persoalan keterbelakangan pengetahuan dan ketidakberdayaan sosial.

Ketika Indonesia memasuki masa kemerdekaan, kontribusi Muhammadiyah bergerak lebih jauh. Sejumlah tokohnya terlibat dalam pergulatan gagasan dan pembentukan fondasi negara. Ki Bagus Hadikusumo, misalnya, menjadi salah satu tokoh penting dalam proses perumusan dasar negara. Keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam perjuangan kebangsaan memperlihatkan bahwa identitas keislaman dan kecintaan terhadap Indonesia bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan.

Pada masa Orde Lama, hubungan Muhammadiyah dengan kekuasaan tidak selalu berjalan harmonis. Ketegangan politik, dinamika hubungan agama dan negara, serta pembubaran Masyumi pada 1960 menjadi bagian dari perjalanan sejarah yang tidak sederhana. Bahkan, Buya Hamka pernah mengalami pemenjaraan oleh pemerintahan Soekarno.

Pada masa Orde Baru, Muhammadiyah kembali menghadapi ujian dalam bentuk konsolidasi kekuasaan yang kuat dan pembatasan ruang politik masyarakat. Kebijakan asas tunggal Pancasila menjadi salah satu episode penting yang menguji kemampuan Persyarikatan dalam menjaga identitas dan keberlanjutan gerakannya.

Sementara itu, era Reformasi membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Muhammadiyah memperoleh kesempatan lebih besar untuk mengembangkan pendidikan, kesehatan, filantropi, pemberdayaan masyarakat, serta menyampaikan pandangan terhadap kebijakan publik.

Dari perjalanan tersebut, ada satu pelajaran penting: Muhammadiyah tidak boleh kehilangan independensinya hanya karena kedekatan dengan kekuasaan, tetapi juga tidak boleh menjadikan jarak dari kekuasaan sebagai alasan untuk menjauh dari persoalan rakyat.

Antara Pengabdian dan Kedekatan dengan Kekuasaan

Dalam setiap rezim, organisasi kemasyarakatan selalu dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana. Menjadi mitra pemerintah, mengambil posisi kritis, atau membangun jarak demi menjaga independensi.

Muhammadiyah memiliki tradisi yang relatif khas dalam menghadapi persoalan tersebut. Persyarikatan tidak menempatkan dirinya sebagai oposisi permanen terhadap pemerintah, tetapi juga tidak seharusnya menjadi pendukung permanen kekuasaan.

Kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik patut didukung. Sebaliknya, kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat harus dikritisi, sekalipun lahir dari pemerintahan yang memiliki hubungan baik dengan tokoh atau elite Persyarikatan.

Di sinilah makna amar makruf nahi mungkar menemukan relevansi kebangsaannya.

Kritik bukan bentuk permusuhan. Perbedaan pendapat bukan tanda ketidaksetiaan. Bahkan, dalam kehidupan demokrasi, kritik yang bertanggung jawab justru merupakan salah satu bentuk kecintaan terhadap bangsa.

Persoalannya, independensi organisasi tidak cukup hanya dinyatakan melalui dokumen resmi, khittah, atau pidato pimpinan. Independensi harus tercermin dalam keberanian mengambil sikap ketika kepentingan publik berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.

Kedekatan personal sejumlah tokoh dengan pejabat negara tidak otomatis menjadi persoalan. Namun, kedekatan tersebut menjadi penting untuk dievaluasi apabila berpotensi memengaruhi objektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi moralnya.

Muhammadiyah memiliki modal sejarah dan kekuatan kelembagaan yang cukup besar untuk menjaga posisi tersebut. Yang diperlukan adalah konsistensi, bukan sekadar retorika independensi.

Amal Usaha yang Besar, Apakah Dampaknya Sudah Merata?

Tidak dapat dimungkiri bahwa salah satu kekuatan utama Muhammadiyah terletak pada amal usahanya. Sekolah, madrasah, perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, panti asuhan, lembaga filantropi, dan berbagai institusi sosial telah menjadi bukti konkret pengabdian Persyarikatan selama lebih dari satu abad.

Di banyak wilayah, kehadiran lembaga Muhammadiyah menjadi jawaban atas keterbatasan pelayanan publik. Di tempat yang belum sepenuhnya terjangkau negara, sekolah dan fasilitas kesehatan Muhammadiyah hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, justru karena kekuatan amal usaha itulah Muhammadiyah perlu berani mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah seluruh amal usaha tersebut telah menghasilkan dampak sosial yang sebanding dengan besarnya sumber daya yang dimiliki?

Pertanyaan ini bukan untuk mereduksi capaian, melainkan untuk meningkatkan kualitas pengabdian.

Banyaknya institusi pendidikan tidak otomatis menjamin pemerataan kualitas pendidikan. Besarnya jaringan rumah sakit tidak dengan sendirinya menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pertumbuhan perguruan tinggi juga harus diikuti dengan penguatan riset, inovasi, integritas akademik, dan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan bangsa.

Demikian pula dalam bidang ekonomi. Muhammadiyah perlu terus memperkuat kemandirian ekonomi umat, bukan sekadar mengembangkan institusi yang bertahan melalui iuran, sumbangan, dan pengelolaan amal usaha. Kemandirian ekonomi harus mampu menciptakan produktivitas, membuka lapangan kerja, memperkuat usaha kecil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada perbedaan mendasar antara organisasi yang memiliki banyak aset dan organisasi yang mampu mengubah kehidupan manusia melalui aset tersebut.

Muhammadiyah tidak cukup hanya menjadi organisasi dengan jaringan kelembagaan terbesar. Ia harus menjadi organisasi yang mampu memastikan bahwa kehadiran setiap institusinya memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Tantangan Baru: Jangan Sampai Besar secara Organisasi, tetapi Tertinggal secara Gagasan

Memasuki abad kedua, Muhammadiyah berhadapan dengan tantangan yang jauh berbeda dari masa kelahirannya.

Dunia sedang mengalami perubahan besar. Kecerdasan buatan, transformasi digital, krisis lingkungan, ketimpangan ekonomi, disrupsi pekerjaan, perubahan demografi, hingga pergeseran budaya generasi muda telah mengubah cara manusia hidup dan berinteraksi.

Dalam situasi demikian, pertanyaan pentingnya bukan sekadar berapa banyak sekolah atau perguruan tinggi yang dimiliki Muhammadiyah, tetapi sejauh mana lembaga-lembaga tersebut mampu menyiapkan manusia yang relevan dengan masa depan.

Perguruan tinggi Muhammadiyah harus lebih berani menghasilkan riset yang menjawab persoalan industri dan masyarakat. Sekolah Muhammadiyah perlu mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya menghasilkan lulusan berprestasi secara akademis, tetapi juga memiliki daya kritis, kreativitas, integritas, dan kemampuan beradaptasi.

Begitu pula dengan gerakan dakwah. Dakwah tidak boleh hanya sibuk mempertahankan ruang-ruang konvensional, sementara ruang digital yang membentuk opini publik justru dibiarkan tanpa kehadiran pemikiran yang mencerahkan.

Muhammadiyah harus mampu menjadikan teknologi sebagai instrumen kemajuan, bukan sekadar mengikuti tren. Kecerdasan buatan, misalnya, perlu dipandang sebagai tantangan etis sekaligus peluang untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat pelayanan sosial.

Di sisi lain, regenerasi kepemimpinan juga harus menjadi perhatian serius. Organisasi yang besar membutuhkan ruang bagi generasi muda untuk tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan, tetapi juga produsen gagasan dan pengambil keputusan.

Kaderisasi tidak semestinya berhenti pada kemampuan menghafal identitas dan sejarah Persyarikatan. Kader harus dibentuk agar mampu membaca perubahan, memahami persoalan masyarakat, mengembangkan inovasi, dan berani menawarkan jalan keluar.

Organisasi yang sehat bukan organisasi yang selalu membenarkan keputusan pemimpinnya, melainkan organisasi yang menyediakan ruang bagi kritik, perbedaan pandangan, dan pertumbuhan pemikiran.

Merawat Idealisme di Tengah Institusionalisasi

Ada satu persoalan yang perlu menjadi bahan perenungan bersama: semakin besar sebuah organisasi, semakin besar pula kemungkinan organisasi tersebut terjebak dalam rutinitas kelembagaan.

Agenda rapat, administrasi, laporan pertanggungjawaban, pengelolaan aset, dan aktivitas struktural memang diperlukan. Akan tetapi, seluruh perangkat organisasi tersebut seharusnya menjadi sarana untuk mencapai tujuan, bukan justru berubah menjadi tujuan itu sendiri.

Muhammadiyah lahir dari keberanian melakukan pembaruan. Karena itu, semangat tajdid seharusnya tidak hanya diarahkan kepada persoalan keagamaan, tetapi juga kepada tata kelola organisasi, budaya kepemimpinan, pengembangan sumber daya manusia, dan efektivitas amal usaha.

Kepemimpinan Persyarikatan perlu terus dibangun di atas meritokrasi, kompetensi, integritas, dan orientasi pengabdian. Jabatan struktural tidak boleh menjadi simbol prestise, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab dan hasil nyata.

Transparansi pengelolaan aset, akuntabilitas keuangan, profesionalisme manajemen, dan evaluasi kinerja perlu menjadi bagian dari budaya organisasi yang semakin kuat.

Sebab, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui reputasi sejarah, tetapi juga melalui kualitas perilaku organisasi hari ini.

Jangan sampai Muhammadiyah begitu sibuk merawat kebesaran institusinya hingga lupa merawat idealisme yang dahulu melahirkan institusi tersebut.

Milad Bukan Sekadar Perayaan, Melainkan Pengujian Arah Perjuangan

Usia 114 tahun merupakan pencapaian historis yang patut disyukuri. Namun, peringatan milad seharusnya tidak berhenti pada seremoni, spanduk, pidato, dan kebanggaan terhadap angka usia.

Milad adalah kesempatan untuk bercermin. Sejauh mana Muhammadiyah masih dekat dengan persoalan masyarakat? Seberapa kuat keberpihakannya terhadap kelompok rentan? Seberapa independen sikapnya ketika berhadapan dengan kepentingan politik? Seberapa besar kontribusi intelektualnya dalam menjawab persoalan bangsa?

Dan yang tidak kalah penting, apakah generasi muda masih menemukan Muhammadiyah sebagai ruang yang menarik untuk bertumbuh, berpikir, berkreasi, dan mengabdikan diri?

Muhammadiyah harus tetap menjadi rumah besar yang terbuka bagi kemajuan pemikiran, tetapi tidak kehilangan akar nilai keislamannya. Ia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah tanpa kehilangan daya kritis, mengembangkan amal usaha tanpa terjebak pada orientasi bisnis semata, serta membangun kekuatan ekonomi tanpa melupakan tanggung jawab sosial.

Di tengah dinamika politik nasional, Muhammadiyah juga perlu terus menegaskan bahwa bangsa ini lebih besar daripada kepentingan satu rezim, satu partai, atau satu kelompok kekuasaan.

Pemerintahan akan berganti. Kepemimpinan akan datang dan pergi. Kebijakan negara dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Namun, pengabdian terhadap kemanusiaan dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa harus tetap berjalan.

Di sinilah relevansi Muhammadiyah sebagai kekuatan masyarakat sipil: bukan sekadar menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan, tetapi menjadi bagian penting dari perjalanan peradaban bangsa.

Tetap Menjadi Matahari, Bukan Bayangan Kekuasaan

Selama 114 tahun, Muhammadiyah telah membuktikan bahwa gerakan keagamaan dapat tumbuh menjadi kekuatan sosial yang memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Sejarahnya memperlihatkan bahwa Islam tidak harus berjarak dari modernitas, bahwa kesalehan tidak boleh terpisah dari kepedulian sosial, dan bahwa pengabdian kepada agama dapat berjalan seiring dengan pengabdian kepada kemanusiaan dan Indonesia.

Tetapi sejarah juga memberikan peringatan: tidak ada organisasi yang kebal terhadap kemunduran. Kebesaran masa lalu tidak menjamin kejayaan masa depan. Organisasi yang berhenti memperbarui pemikiran dan cara kerjanya pada akhirnya akan tertinggal, betapapun besar nama dan aset yang dimilikinya.

Karena itu, refleksi Milad ke-114 seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat keberanian Muhammadiyah dalam mengoreksi diri. Bukan hanya bertanya apa yang telah diberikan bangsa kepada Persyarikatan, tetapi lebih jauh: apa yang masih harus diberikan Muhammadiyah kepada bangsa?

Jangan sampai Muhammadiyah hanya dikenang karena banyaknya gedung yang didirikan, tetapi kehilangan keberanian untuk membela mereka yang tidak memiliki tempat berlindung. Jangan sampai ia bangga dengan jumlah lembaga pendidikan, tetapi abai terhadap kualitas ilmu pengetahuan. Jangan sampai ia dekat dengan pusat kekuasaan, tetapi semakin jauh dari suara masyarakat kecil.

Matahari dalam lambang Muhammadiyah bukan sekadar simbol identitas. Ia mengandung metafora tentang cahaya yang memberi manfaat tanpa memilih siapa yang berhak menerimanya.

Maka, setelah 114 tahun perjalanan, tugas Muhammadiyah bukan sekadar mempertahankan eksistensi, melainkan memastikan bahwa cahaya itu tetap menyinari kehidupan bangsa.

Sebab, Muhammadiyah semestinya tidak menjadi bayangan dari kekuasaan yang sedang berdiri, melainkan menjadi sumber pencerahan yang tetap tegak, siapa pun yang sedang berkuasa.

Selamat Milad ke-114 Muhammadiyah.

Teruslah berkemajuan, tetaplah kritis, dan jangan pernah berhenti menjadi bagian dari solusi bagi Indonesia. (Ahimza)


Bagikan Juga Ke