POLOKARTO — Kepemimpinan dalam Muhammadiyah harus berorientasi pada amanah dan kemaslahatan masyarakat, bukan mengejar jabatan. Pesan tersebut mengemuka dalam Pengajian Pimpinan Putaran Ke-10 Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPK SDI) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Blimbing bertema “Kepemimpinan dalam Manhaj Muhammadiyah” di Aula ICMA Cabang Blimbing, Sukoharjo, Ahad (30/8/2026).
Lebih dari 150 peserta hadir dalam kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut. Mereka berasal dari unsur PCM, Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA), Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah (PRA), serta perwakilan organisasi otonom tingkat PCM Blimbing.
Pemimpin Harus Mendahulukan Rakyat
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sukoharjo, Ustadz K.H. Sholakhuddin Sirizar, Lc., M.A., menekankan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, seorang pemimpin harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
Ia menggambarkan filosofi pemimpin melalui sosok penggembala. Seorang penggembala, kata dia, tidak akan mendahulukan dirinya ketika orang-orang yang menjadi tanggungannya belum memperoleh kesejahteraan.
“Filosofi pemimpin adalah seperti penggembala, penggembala tidak akan makan sebelum gembalaannya kenyang,” jelasnya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa pemimpin tidak cukup hanya memiliki kedudukan. Lebih dari itu, pemimpin harus memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan kesediaan berkorban untuk orang-orang yang dipimpinnya.
Dalam konteks kepemimpinan Islami, Sholakhuddin juga mengingatkan warga Muhammadiyah agar tidak menjadikan jabatan sebagai sesuatu yang harus dikejar. Sebaliknya, warga persyarikatan perlu menyiapkan diri dan bersedia menerima amanah apabila masyarakat memberikan kepercayaan.
Kader Muhammadiyah Perlu Didukung
Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Sukoharjo sekaligus Kepala Desa Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, Ustadz H. Yusuf Aziz Rahma, S.Pd., M.M., mengaitkan pembahasan kepemimpinan dengan kondisi politik lokal di Kecamatan Polokarto.
Menurut Yusuf Aziz, terdapat 17 desa di Kecamatan Polokarto. Dari jumlah tersebut, 13 desa akan menggelar pemilihan kepala desa tahun ini.
“Tahun ini ada 13 dari 17 desa di Kecamatan Polokarto yang mengadakan pemilihan kepala desa. Kalau ada kader Muhammadiyah yang maju, wajib didukung oleh pimpinan ranting Muhammadiyahnya, kalau perlu dibiayai oleh warga Muhammadiyah, bukan malah kita mengemis pada calon tersebut,” terangnya.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kemandirian persyarikatan dalam melahirkan dan mendukung kader. Dukungan tidak berhenti pada seruan moral, tetapi perlu diwujudkan melalui keberpihakan dan kontribusi nyata warga Muhammadiyah.
Dengan dukungan tersebut, kader yang maju dalam kepemimpinan publik diharapkan tidak memiliki ketergantungan politik transaksional. Mereka juga dapat menjalankan amanah secara lebih independen setelah memperoleh kepercayaan masyarakat.
Konsolidasi Kepemimpinan di Tingkat Cabang
Pengajian pimpinan ini turut dihadiri Ketua PCM Blimbing H. Andi Asadudin, S.Psi., beserta jajaran. Hadir pula Ketua PCA Blimbing Nur Husna, S.Pd., beserta jajaran, perwakilan organisasi otonom tingkat PCM Blimbing, serta bapak-bapak perwakilan PRM dan ibu-ibu perwakilan PRA se-Cabang Blimbing.
Kehadiran unsur pimpinan dan kader tersebut membuat suasana pengajian berlangsung hangat dan penuh perhatian. Para peserta mengikuti penyampaian materi tentang kepemimpinan dengan suasana yang khidmat.
Bagi Muhammadiyah Blimbing, forum tersebut sekaligus menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat pemahaman kader mengenai kepemimpinan. Terlebih, dinamika pemilihan kepala desa di wilayah Polokarto menjadi momentum bagi persyarikatan untuk mendorong kader potensial mengambil peran di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, kepemimpinan dalam manhaj Muhammadiyah tidak semata-mata berbicara tentang siapa yang menduduki jabatan. Kepemimpinan harus menghadirkan amanah, keberpihakan kepada masyarakat, serta kemaslahatan. Karena itu, kader Muhammadiyah didorong untuk siap memimpin ketika dibutuhkan, tanpa harus mengemis jabatan, tetapi dengan menghadirkan kepemimpinan yang benar-benar melayani masyarakat.
